Home / Berita / IPMI Juluki Menteri SBY Sebagai Kabinet Pekerja

IPMI Juluki Menteri SBY Sebagai Kabinet Pekerja

dakwatuna.com – Jakarta. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPMI) Dr Sjaiful Anwar menilai bahwa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kabinet pekerja (Working Cabinet).

Sjaiful mengemukakan hal itu dalam diskusi Membedah Formasi Kabinet SBY Bidang Ekonomi yang juga menghadirkan pembicara pengamat ekonomi dari CIDES Dr Umar Juoro dan Mantan Menkeu Fuad Bawazier, di Jakarta, Jumat.

Dalam diskusi yang diadakan Jakarta Journalist Forum (JJF) itu, Sjaiful mengatakan, alasan KIB II sebagai kabinet pekerja karena para menteri khususnya bidang ekonomi adalah figur pemikir dan pekerja keras, seperti Menkeu Sri Mulyani, Mendag Mari Elka Pangestu dan Menko Perekonmian Hatta Rajasa.

Sedangkan, menteri baru baru bidang ekonomi dinilai juga sebagai pekerja keras dan pemikir, seperti Menteri ESDM Darwin Zahidy Saleh, Meneg Koperasi dan UKM Syariefudin Hasan, Menkominfo Tifatul Sembiring dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

Sjaiful menyatakan optimis para menteri baru tersebut akan dapat belajar cepat selama dua minggu untuk memahami dan menentukan putusan pada departemen yang dipimpinnya dengan dikoordinir para Menko dan arahan dari Presiden SBY dan Wapres Boediono.

Dengan demikian, katanya, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada tahun mendatang oleh pemerintah akan tercapai karena didukung kabinet pekerja dan dukungan dari calon wakil menteri dari figur profesional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari CIDES Umar Juoro menyatakan optimis bahwa KIB II akan mampu memwujudkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun 2010, karena indikator ekonomi makro cukup membaik.

Namun demikian, katanya, tugas berat KIB II di sektor riil khususnya Menko Perekomian Hatta Rajasa dalam mengkoordiner menteri di sektor riil yang sebagian besar figur baru dan berlatar belakang dari politisi, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 7 persen.

Menurut Juoro, pembangunan sektor riil perlu dipercepat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 7-8 persen per tahun, seperti di sektor energi dan sumberdaya mineral (ESDM), pekerjan Umum (PU), perhubungan, BUMN, pertanian dan kehutanan.

“Dengan pertumbuhan sektor riil yang cepat melalui pembuatan UU dan PP yang memberikan kemudahan bagi investasi, penyediaan infrastruktur yang memadai (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, bbm) maka investasi segera masuk ke Indonesia,” katanya.

Sedangkan, mantan Menkeu Fuad Bawazier mengharapkan, KIB II lebih mengutamakan kepentingan rakyat kecil (pro-rakyat) dan bukan pro-pasar, agar tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia segera tercapai. (ant)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (8 votes, average: 5,13 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Archandra Tahar. (learn.ifacademy.org)

Mengenal Guru Ngaji Pakar Offshore yang Kini Jadi Menteri ESDM