Home / Berita / NU Legowo Tak Dapat Jatah Menteri

NU Legowo Tak Dapat Jatah Menteri

dakwatuna.com – Jakarta. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi menyatakan NU legowo atau berlapang dada tidak mendapat jatah menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

“Sama sekali tidak kecewa,” kata Hasyim Muzadi menjawab pertanyaan wartawan saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis.

Bersama Sekjen PBNU Endang Turmudi dan Ketua Umum PP Muslimat Khofifah Indar Parawansa, Haysim justru menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, serta terbentuknya KIB II.

“PBNU mendoakan dan mendorong agar pemerintah mampu membawa bangsa dan negara sebagaimana dijanjikan dalam proses menjelang pemilu sebagai amanat yang telah disanggupkan,” kata Hasyim.

Terkait jatah menteri agama yang biasa diperoleh NU, Hasyim mengatakan, sebenarnya sejak dulu memang tidak ada pembicaraan institusional menyangkut jabatan menteri.

Kalaupun pada waktu lalu ada pengurus NU yang ditunjuk sebagai menteri, maka penunjukannya bersifat personal, bukan atas nama organisasi.

“Pak Maftuh (mantan Menag Maftuh Basyuni) juga bukan atas nama NU. Pak Tholchah (Prof Tholchah Hasan) dulu ditunjuk Gus Dur,” katanya.

Bagi NU, kata Hasyim, untuk posisi menteri agama bukan dari mana asalnya, melainkan apakah pola pikir keagamaannya seperti NU atau tidak.

“Mindset ini yang dipandang NU. Jadi esensinya, bukan darimana asalnya,” kata Hasyim.

Oleh karena itu, NU pun menyambut baik penunjukan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali sebagai menteri agama karena pola pikir keagamaannya selaras dengan NU. (ant)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • Abinaila

    Memang wajar juga kalau tidak ada menteri yang merupakan perwakilan resmi dari PBNU, karena PBNU kan bukan parpol, demikian juga Muhammadiyah. Tapi, yang sering dilupakan adalah bahwa kader-kader NU maupun Muhammadiyah ada juga yang di kabinet, meski merupakan representasi dari kalangan profesional non partai ataupun arti partai.

Lihat Juga

Masa Jabatan Syaikh Sudais Sebagai Menteri Diperpanjang 4 Tahun