Home / Berita / Selamatkan Moral Indonesia dengan UU Pornografi

Selamatkan Moral Indonesia dengan UU Pornografi

dakwatuna.com Benarkah RUU Pornografi diskriminatif? Anggapan itu dibantah. Pasalnya, RUU Pornografi telah membuat pengecualian. RUU Pornografi akan mengkriminalisasi pakaian adat, misalnya, dinilai Sekretaris Jenderal Aliansi Selamatkan Anak (ASA) Indonesia, Inke Maris, sebagai pandangan keliru.

”Orang yang memakai baju bodo maupun orang berpakaian adat Papua tidak dilarang,” katanya. Inke mengatakan kata kunci dari definisi pornografi adalah ”materi seksualitas yang dibuat oleh manusia”. Karena itu, Inke Maris meminta masyarakat tak khawatir secara berlebihan terhadap RUU Pornografi. ”Anak-anak harus dilindungi dari pornografi karena membahayakan perkembangan jiwa dan masa depan mereka,” katanya.

ASA Indonesia pernah menyurvei 1.700 anak-anak usia 8-12 tahun di Jabotabek pada 2006. Hasilnya, 80 persen sudah mengenal pornografi. ”Saya 20 tahun tinggal di Eropa dan Amerika, tapi di sana materi pornografi hanya bisa didapat di tempat khusus. Di sini, VCD/DVD dan komik porno dijual bebas. Kita lebih liberal.”Penolak RUU Pornografi memandang RUU itu mendiskriminasi berdasarkan agama, status sosial, warna kulit, dan jenis kelamin. Mereka menilai RUU Pornografi bertentangan dengan Deklarasi HAM PBB dan UUD 1945.

Kendati RUU Pornografi jelas memuat pengecualian, kesalahpahaman tetap muncul. Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Bali, Al Purwa, mengatakan RUU Pornografi melarang orang berbikini dan menari lenggak-lenggok. ”Kalau RUU Pornografi diundangkan, habislah sudah dunia kepariwisataan, ” katanya.

Direktur Eksekutif Institut Perempuan, Valentine Sagala, juga menilai RUU Pornografi menyeragamkan kultur, diskriminatif, dan mengkriminalisasi anak-anak dan perempuan. ”RUU Pornografi melanggar hak seseorang atas penguasaan seksualitasnya. ”

Anggota Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, menilai penolak RUU Pornografi memiliki lima kekeliruan berpikir. Pertama, melupakan nilai-nilai agama yang diagungkan Pancasila. Sila pertama Pancasila, kata dia, jelas berarti mengagungkan aturan moral luhur yang diajarkan agama.

Kedua, melupakan amanat UUD 1945 yang menyatakan pendidikan nasional bertujuan meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia dalam rangka pencerdasan bangsa. Ketiga, meremehkan upaya penyelamatan generasi muda dan anak-anak. ”Fakta menunjukkan siapa pun pelakunya, apa pun bentuk pornografi, yang paling dirugikan adalah remaja dan anak-anak.”

Keempat, belum siap berdemokrasi karena tidak menghormati proses pembahasan RUU tersebut. ”Panja sudah banyak bertoleransi mengurangi dan menyesuaikan RUU dengan aspirasi yang masuk, tapi seakan-akan RUU itu baru bagus kalau seluruh ide mereka diterima.”Kelima, lebih terinspirasi dan mewakili ide kebebasan Barat. ”Padahal, jelas-jelas telah gagal melindungi masyarakatnya dari bahaya pornografi.’ ‘

Pendukung RUU Pornografi bukan tak ada protes. Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, mengkritik Pasal 13 dan 14 yang dinilainya hanya mengatur pornografi, bukan menghapus. ”Kalau hanya mengatur, RUU ini tak akan menyelesaikan masalah.”

Karena, setiap kali diangkat ke permukaan masalah RUU Pornografi selalu menghasilkan pro-kontra, apalagi RUU ini sudah dibahas 10 tahun, DPR pun memutuskan tak menunda lagi. ”Pengesahan RUU ini tetap mengikuti jadwal,” kata Ketua Pansus RUU Pornografi, Balkan Kaplale, kemarin. (dari berbagai sumber)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (12 votes, average: 8,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • Budi Darmansah

    selamat berjuang…selamatkan bangsa dari kehancuran moral. generasi muda adalah penerus bangsa. lindungi mereka dari kebobrokan moral akibat pornografi. sahkan ruu pornografi secepatnya

  • eliza

    sahkan RUU Pornografi mutlak diperlukan apalagi oleh negara yang paling porno nomor 2 di dunia!!!

  • Ass…saya sangat mendukung kalau ruu pornograpi segera disyahkan…,tpi sayang pemerintah lambat dalam masalah ini apalagi sekarang pemerintah lebih pokus pada pemilu,,,

    orang2 yg menantang ruu pornograpi adl orang2 yg merasa dirugikan secara meteriil,,,mereka tidak sadar kehancuran melanda anak cucu

    mereka,,,,,,

    ya robb mudahkanlah bagi umatMu yg ingin menegakkan kebenaran,,

    ya robb jangan timpa musibah pada bangsa ini, sebagaiman Kau hancurkan kaum nabi Lut

    ya robb beri kekuatan untuk umatMu yg memperjuang Akhlak,moral,& aqidah dr keburukan….aminnnn

  • sofyan m

    saya acungkan jempol dan lantunkan doa u/ para dewan, teman 2 yg mendukung secara sukarela agar allah memberkahi hidupnya didunia dan akhirat. aminnn…

  • rUDI

    100% saya mendukung Ruu pornografi di syahkan karena sudah terlalu banyak dampak negatif dari kurang terseleksinya tontonan pornoaksi dan pornografi di negeri ini,mari kita lindungi anak cucu kita dari tontonan negatif yang mengakibatkan kebobrokan moral bangsa kita.

  • Basrizal

    Penentang RUU PORNOGRAFI begitu gencar dan kontinyu memblow-up/mensyi'arkan penolakannya. bersama ini saya menghimbau/memohon kepada LSM, Organisasi-organisasi pendukung RUU PORNOGRAFI untuk juga turun menyatakan dukunga agar nampak juga kekuatan dari pendukung kebenaran.
    AYO kita buktikan bahwa kita pendukung RUU PORNOGRAFI lebih peduli masa depan anak bangsa dari pada diri sendiri

  • Para penentang RUU ini sdh mengirimkan jutaan faks ke DPR. Ayo tunjukkan juga dukungan kita dgn mengisi petisi online berikut:
    Petisi Online Mendukung Pengesahan RUU Pornografi

  • Sucilawati

    Apa pun Alasannya, saya setuju RUU pornografi di sahkan,.

  • Selamat berjuang saudaraku…..
    kami siap mendukungmu
    Jangan pernah takut dan gentar terhadap orang2 yg akan membentuk peradaban porno, SEGERA SAHKAN RUU PORNOGRAFI.
    Allahu Akbar….

  • apapun halangan dan rintangan yang menghadang, golongan yang mendukung kebatilan akan tetap ada. terus maju pantang mundur,selamat berjuang semoga Allah meridhoi perjuangan kalian pansus ruu anti pornografi dan pornoaksi.Mutlak harus disyahkan Allahu akbar

  • herny

    RUU harus disahkan, maju terus..Allahu Akbar

  • Lutfi

    SATUKAN TEKAD WUJUDKAN UU PORNOGRAFI DI BUMI INDONESIA
    10 Kekeliruan dalam Wacana Anti RUU Pornografi

    Rangkaian kekeliruan cara pandang tersebut adalah:

    1. RUU Pornografi ini bertentangan dengan hak asasi manusia karena masuk ke ranah moral pribadi yang seharusnya tidak diintervensi negara.

    Argumen ini memiliki kelemahan karena isu pornografi bukanlah sekadar masalah moral. Di berbagai belahan dunia, perang terhadap pornografi dilancarkan karena masalah-masalah sosial yang ditimbulkannya. Pornografi diakui – bahkan oleh masyarakat akademik—sebagai hal yang berkorelasi dengan berbagai masalah sosial.
    Kebebasan yang dinikmati para pembuat media pornografis adalah sesuatu yang baru berlangsung sekitar 30-40 tahun terakhir. Sebelumnya untuk waktu yang lama, masyarakat demokratis di berbagai belahan dunia memandang pornografi sebagai “anak haram” yang bukan hanya mengganggu etika kaum beradab tapi juga dipercaya membawa banyak masalah kemasyarakatan.
    Saat ini pun, industri pornografi yang tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir dipercaya mendorong perilaku seks bebas dan tidak sehat yang pada gilirannya menyumbang beragam persoalan kemasyarakatan: kehamilan remaja, penyebaran penyakit menular melalui seks, kekerasan seksual, keruntuhan nilai-nilai keluarga, aborsi, serta bahkan pedophilia dan pelecehan perempuan. Sebagian feminis bahkan menyebut pornogafi sebagai “kejahatan terhadap perempuan”.

    Karena rangkaian masalah ini, plus pertimbangan agama, tak ada negara di dunia ini yang membebaskan penyebaran pornografi di wilayahnya. Bentuk pengaturannya memang tak harus dalam format UU Pornografi, namun dalam satu dan lain cara, negara-negara paling demokratis sekali pun mengatur soal pornografi.
    Di sisi lain, argumen bahwa soal “moral” seharusnya tidak diatur negara juga memiliki kelemahan mendasar. Deklarasi Univeral Hak-hak Asas Manusia (ayat 29), misalnya, secara tegas menyatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dilakukan atas dasar, antara lain, pertimbangan moral dalam masyarakat demokratis. Hal yang sama tertuang dalam amandemen Pasal 28J UUD 1945. Dengan begitu, kalaupun RUU ini menggunakan pendekatan moral pun sebenarnya tetap konstitusional.

    2. RUU ini memiliki agenda penegakan syariah.

    Tuduhan ini sulit diterima karena RUU ini jelas memberi pengakuan hukum terhadap sejumlah bentuk pornografi. RUU ini menyatakan bahwa yang dilarang sama sekali, hanyalah: adegan persenggamaan, ketelanjangan, masturbasi, alat vital dan kekerasan seksual. Pornografi yang tidak termasuk dalam lima kategori itu akan diatur oleh peraturan lebih lanjut.
    Dengan kata lain, RUU ini sebenarnya justru mengikuti logika pengaturan distribusi pornografi yang diterapkan di banyak negara Barat. Mengingat ajaran Islam menolak semua bentuk pornografi, bila memang ada agenda Syariah, RUU ini seharusnya mengharamkan semua bentuk pornografi tanpa kecuali.
    Dengan RUU ini, justru majalah pria dewasa seperti Popular, FHM, ME, Playboy (Indonesia) akan memperoleh kepastian hukum. Mereka diizinkan ada, tapi pendistribusiannya akan diatur melalui peraturan lebih lanjut.
    Memang benar bahwa kelompok-kelompok yang pertama berinsiatif melahirkan RUU ini, sejak 1999, adalah kelompok-kelompok Islam. Begitu juga dalam prosesnya, dukungan terhadap RUU ini di dalam maupun di luar parlemen, lazimnya datang dari komunitas muslim. Dalam perkembangan terakhir, bahkan pembelahannya nampak jelas: Konnferensi Waligereja Indonesia dan Persatuan Gereja Indonesia meminta agar RUU tidak disahkan; Majelis Ulama Indonesia mendukung RUU.
    Namun kalau dilihat isi RUU, agak sulit untuk menemukan nuansa syariah di dalamnya. Ini yang menyebabkan Hizbut Tahrir Indonesia secara terbuka mengeluarkan kritik terhadap RUU yang dianggap mereka sebagai membuka jalan bagi sebagian pornografi. Bagaimanapun, HTI juga secara terbuka menyatakan dukungan atas pengesahannya dengan alasan “lebih baik tetap ada aturan daripada tidak ada sama sekali”.

    3. RUU ini merupakan bentuk kriminalisasi perempuan.

    Tuduhan ini sering diulang-ulang sebagian feminis Indonesia. Tapi, sulit untuk menerima tuduhan ini mengingat justru yang berpotensi terkena ancaman pidana adalah kaum lelaki. RUU ini mengancam dengan keras mereka yang mendanai, membuat, menawarkan, menjual, menyebarkan dan memiliki pornografi. Mengingat industri pornografi adalah industri yang dibuat dan ditujukan kepada (terutama) pria, yang paling terancam tentu saja adalah kaum pria.
    RUU ini memang juga mengancam para model yang terlibat dalam pembuatan pornografi. Namun ditambahkan di situ bahwa hanya mereka yang menjadi model dengan kesadaran sendiri yang akan dikenakan hukuman. Dengan begitu, RUU ini akan melindungi para perempuan yang misalnya menjadi “model” porno karena ditipu, dipaksa, atau yang gambarnya diambil melalui rekaman tersembunyi (hidden camera).
    Para pejuang hak perempuan juga lazim berargumen bahwa RUU ini membahayakan kaum perempuan karena banyak model yang terjun ke dalam bisnis pornografi karena alasan keterhimpitan ekonomi. Sayangnya, kalau dilihat muatan pornografi yang berkembang di Indonesia, argumen itu nampak tidak berdasar. Para model pornografi itu tidak bisa disamakan dengan para pekerja seks komersial kelas bawah yang tertindas. Para model itu mengeruk keuntungan finansial yang besar dan sulit untuk membayangkan mereka melakukannya karena keterhimpitan dalam struktur gender yang timpang.

    4. Definisi pornografi dalam RUU sangat tidak jelas.

    Secara ringkas, definisi pornografi di dalam RUU ini adalah: ““materi seksualitas melalui media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”.
    Para pengeritik RUU menganggap, definisi ini kabur karena penerapannya melibatkan tafsiran subjektiif mengenai apa yang dimaksudkan dengan “membangkitkan hasrat seksual” dan “melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”. Karena kelemahan itu, para pengeritik menganggap RUU sebaiknya ditunda atau dibatalkan pengesahannya.
    Kritik semacam ini tidak berdasar karena definisi soal pornografi yang lazim berlaku di seluruh dunia – kurang lebih – seperti yang dirumuskan dalam RUU itu. Ensiklopedi Encarta 2008, misalnya menulis pornografi adalah film, majalah, tulisan, fotografi dan materi lainnya yang eksplisit secara seksual dan bertujuan untuk membangkitkan hasrat seksual. English Learner’s Dictionary (1986-2008) mendefinisikan pornografi sebagai literatur, gambar film, dan sebagainya yang tidak sopan (indecent) secara seksual.
    Di banyak negara, pengaturan soal pornografi memang lazim berada dalam wilayah multi-tafsir ini. Karena itu, pembatasan tentang pornografi bisa berbeda-beda dari tahun ke tahun dan di berbagai daerah dengan budaya berbeda. Sebagai contoh, pada tahun 1960an, akan sulit ditemukan film AS yang menampilkan adegan wanita bertelanjang dada, sementara pada abad 21 ini, bagian semacam itu lazim tersaji di filmfilm yang diperuntukkan pada penonton 17 tahun ke atas. Itu terjadi karena batasan “tidak pantas” memang terus berubah.
    Soal ketidakpastian definisi ini juga sebenarnya lazim ditemukan di berbagai UU lain. Dalam KUHP saja misalnya, definisi tegas “mencemarkan nama baik” atau “melanggar kesusilaan” tidak ditemukan. Yang menentukan, pada akhirnya, adalah sidang pengadilan. Ini lazim berlaku dalam hukum mengingat ada kepercayaan pada kemampuan akal sehat manusia untuk mendefinisikannya sesuai dengan konteks ruang dan waktu.

    5. RUU ini mengancam kebhinekaan

    Cara pandang keliru ini nampaknya bisa terjadi karena salah baca. Dalam draft RUU yang dikeluarkan pada 2006, memang ada pasal-pasal yang dapat ditafsirkan sebagai tidak menghargai keberagaman budaya. Misalnya saja, aturan yang memerintahkan masyarakat untuk tidak mengenakan pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh yang sensual seperti payudara, paha, pusar, baik secara keseluruhan ataupun sebagian.
    Ini memang bermasalah karena itu mengkriminalkan berbagai cara berpakaian yang lazim di berbagai daerah. Tak usah di wilayah yang dihuni masyarakat non-muslim; di wilayah mayoritas muslim pun, seperti Jawa Barat, kebaya dengan dada rendah adalah lazim. Hanya saja, pasal-pasal itu seharusnya sudah tidak lagi menjadi masalah karena sudah dicoret dari RUU yang baru.
    Begitu juga dengan kesenian tradisional yang lazim menampilkan gerak tubuh yang sensual, seperti jaipongan. Dalam RUU yang baru, tak ada satupun pasal yang menyebabkan kesenian semacam itu akan dilarang. RUU ini bahkan menambahkan klausul yang menyatakan bahwa pelarangan terhadap pornografi kelas berat (misalnya mengandung ketelanjangan) akan dianulir kalau itu memiliki nilai seni-budaya.

    6. RUU ini akan mengatur cara berpakaian.

    Sebagian pengeritik menakut-nakuti masyarakat bahwa bila RUU ini disahkan, perempuan tak boleh lagi mengenakan rok mini atau celana pendek di luar rumah. Ini peringatan yang menyesatkan. Tak satupun ada pasal dalam RUU ini yang berbicara soal cara berpakaian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

    7.RUU ini berpotensi mendorong lahirnya aksi-aksi anarkis masyarakat.

    Para pengecam menuduh bahwa RUU ini akan membuka peluang bagi tindak anarkisme masyarakat, mengingat adanya pasal 21 yang berbunyi: “Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.”
    Tuduhan ini agak mencari-cari, karena dalam pasal berikutnya, RUU menyatakan bahwa “peran serta” masyarakat itu hanya terbatas pada: melaporkan pelanggaran UU, menggugat ke pengadilan, melakukan sosialisasi peraturan, dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat.
    Dengan kata lain, justru RUU ini memberi batasan yang tegas terhadap kelompok-kelompok yang senang main hakim sendiri bahwa dalam alam demokratis, peran serta itu tak boleh ditafsirkan semena-mena.

    8. RUU ini tidak perlu karena sudah ada perangkat hukum yang lain untuk mengerem pornografi.

    Para pengeritik lazim menganggap RUU ini sebagai tak diperlukan karena sudah ada KUHP yang bila ditegakkan akan bisa digunakan untuk mengatur pornografi.
    Argumen ini lemah karena sejumlah hal. Pertama, KUHP melarang penyebaran hal-hal yang melanggar kesusilaan yang definisinya jauh lebih luas daripada pornografi. KUHP pun menyamaratakan semua bentuk pornografi. Selama sesuatu dianggap “melanggar kesusilaan”, benda itu menjadi barang haram yang harus dienyahkan dari Indonesia. Dengan demikian, KUHP justru tidak membedakan antara sebuah novel yang di dalamnya mengandung muatan seks beberapa halaman dengan film porno yang selama dua jam menghadirkan adegan seks. Dua-duanya dianggap melanggar KUHP.
    RUU ini, sebaliknya, membedakan kedua ragam pornografi itu. Media yang menyajikan adegan pornografis kelas berat memang dilarang, tapi yang menyajikan muatan pornografis ringan akan diatur pendistribusiannya.
    Lebih jauh lagi, sebagai produk di masa awal kemerdekaan, KUHP memang nampak ketinggalan jaman. Terhadap mereka yang membuat dan menyebarkan hal-hal yang melanggar kesusilaan, KUHP hanya memberi ancaman pidana penjara maksimal 18 bulan dan denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah! KUHP juga tidak membedakan perlakuan terhadap pornografi biasa dan pornografi anak.

    9. RUU Pornografi tidak perlu, yang diperlukan adalah mendidik masyarakat.

    Para pengecam menganggap bahwa sebuah pornografi tidak diperlukan karena untuk mencegah efek negatif pornografi yang lebih penting adalah memperkuat kemampuan masyarakat untuk menolak dan menseleksi sendiri pornografi. Jadi yang diperlukan adalah pendidikan melek media dan bukan Undang-undang.
    Argumen ini lemah karena bahkan para pendukung mekanisme pasar bebas pun, lazim mempercayai arti penting aturan. Bila pornografi memang dipercaya mengandung muatan yang negatif (misalnya mendorong perilaku seks bebas, melecehkan perempuan, mendorong kekerasan seks, dan sebagainya), maka negara lazim diberi kewenangan untuk melindungi masyarakat dengan antara lain mengeluarkan peraturan perundangan yang ketat.
    Di Amerika Serikat, sebagai contoh sebuah negara yang demokratis, terdapat aturan yang ketat terhadap pornografi yang dianggap masuk dalam kategori cabul (obscene). Di sana pun, masyarakat tak diberi kewenangan untuk menentukan sendiri apakah mereka mau atau tidak mau menonton film cabul, karena begitu sebuah materi pornografis dianggap ‘cabul’, itu akan langsung dianggap melanggar hukum.
    Pendidikan untuk meningkatkan daya kritis masyarakat tetap penting. Namun membayangkan itu akan cukup untuk mencegah efek negatif pornografi, sementara gencaran rangsangan pornografi berlangsung secara bebas di tengah masyarakat, mugnkin adalah harapan berlebihan.

    10. RUU ini mengancam para seniman.
    Tuduhan bahwa RUU ini akan mengekang kebebasan para seniman

    juga mencerminkan kemiskinan informasi para pengecam tersebut. RUU ini justru memberi penghormatan khusus pada wilayah kesenian dan kebudayaan, dengan memasukkan pasal yang menyatakan bahwa pasal-pasal pelarangan pornografi akan dikecualikan pada karya-karya yang diangap memiliki nilai seni dan budaya

  • fajar

    Kita ini Negara Indonesia Mayoritas beragama islam…kenapa malah di dikte oleh minoritas….ayo rapatkan barisan..masa kalah sih ama minoritas…….DUKUNG RUU PORNOGRAFI… Maju Pantang mundur!!

  • wadiyo

    Mari bersungguh-sungguh ikut membrantas pornografi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing.Semoga Alloh SWt selalu memberi kekuatan kepada kita dalam membrantas Pornografi di Indonesia.Amien

  • Ya. . .mari sm2 kt mndukung RUU tsb, namun dsmping it jg hendakny kt jg sling merangkul dlm mnegakkan kbnaran, dn mri jg kt mrangkul kluarga, n tmen2 yg ada dsekeli2ng kt, tk mnjd yg trbaik, tntnya dgn mmperdalam ilmu agama ddlm dri kt.

  • UU ponografi mungkin bukan solusi tapi itu kenyataan, kebebasan tanpa batas akan semakin membebaskan. sebelum UU ini berfungsi kita perlu mendidik diri dan linbkungan kita sendiri sebab fornografi bisa diakses hanya dengan jempol jari dari hp dan layar notebook.

Lihat Juga

Cristiano Ronaldo dan Ayman. (twitter)

Ronaldo Kembali Kampanyekan Dukungan Untuk Pengungsi Suriah